Paketitik.papuatribune.com, Manokwari – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Merah Putih (BMP) Provinsi Papua Barat, Saul Samuel Mandowen, menyampaikan apresiasi atas komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya terhadap penanganan perkara-perkara besar yang saat ini sedang diproses oleh Kejaksaan dan Bareskrim Polri.
Menurut Saul Samuel Mandowen, langkah tegas pemerintah dalam memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional merupakan sinyal positif bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Kami dari DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Barat memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi. Penanganan berbagai perkara besar yang saat ini dilakukan oleh Kejaksaan dan Bareskrim Polri menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu dan tetap mengedepankan prinsip keadilan,” ujar Saul.
Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum agar dapat bekerja secara independen, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Saul juga mengajak masyarakat Papua Barat untuk terus mengawal proses penegakan hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kami percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo memiliki komitmen untuk memperkuat supremasi hukum dan membangun pemerintahan yang bersih. Semoga semangat pemberantasan korupsi ini terus dijaga demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” katanya.
DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Barat, lanjut Saul, siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penguatan integritas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi kepentingan bangsa dan negara. (.,.)
